Financial Market Update

IDR10 : 7,17% - 7,18% (cl: 7,18%)
IDR5: 6,99% - 7,01% (cl: 7,00%)
UST10: 5,24% - 5,24% (last: 5,24%)

IDR : 17.867 - 17.908 (cl: 17.903)
DXY : 102,10 - 102,40 (last: 102,40)
JCI : 5.917,39 - 6.128,72 (cl: 5.936,15)

Yield SUN
FR0109 (5yr) : -1bps to 7,01%
FR0108 (10yr) : -1bps to 7,19%
FR0106 (15yr) : +2bps to 7,20%
FR0107 (20yr) : +1bps to 7,20%

Market Recap:

• Pasar SBN ditutup bervariasi, dengan imbal hasil tenor pendek-menengah cenderung turun, sementara tenor panjang mengalami kenaikan terbatas. Tekanan pelemahan pada SBN tenor panjang menunjukkan bahwa investor cenderung bersikap hati-hati dalam menambah durasi di tengah antisipasi lelang SUN besok (13’Okt) serta menjelang rilis data inflasi AS pada Rabu mendatang. Selain itu, sentimen pelemahan Rupiah seiring penguatan USD, kenaikan harga minyak dan yield UST yang bertahan di level tinggi, turut menjadi sentimen yang menekan harga SBN jangka panjang. Sementara SBN tenor pendek nampak masih menarik minat pelaku pasar meskipun secara terbatas.

• Rupiah ditutup melemah terbatas 0,11% ke level 17.903, dari sebelumnya 17.883, seiring dengan risk-off global yang meningkatkan permintaan terhadap USD sebagai safe haven. Rupiah sempat menguat pada awal perdagangan seiring penurunan harga minyak, namun kemudian berbalik melemah akibat meningkatnya tekanan geopolitik di Timur Tengah, menyusul serangan beruntun terhadap bandara internasional di Riyadh. Investor juga bersikap hati-hati menjelang rilis data inflasi AS pekan ini, sementara dari sisi domestik pelaku pasar masih menantikan hasil peninjauan MSCI terkait risiko penurunan klasifikasi Indonesia ke kategori frontier market.

• IHSG ditutup melemah 2,59% ke level 5.936,15,sekaligus berada di bawah level psikologis 6.000 dan menjadi level terendah sejak Juli. Seluruh indeks sektoral melemah, dengan penurunan terdalam pada sektor energi sebesar 5,88%. Nilai transaksi tercatat Rp13,43 triliun, dengan 632 saham melemah dan 118 saham menguat. Pelemahan juga sejalan dengan tekanan pada bursa Asia, terutama Kospi Korea Selatan (-3,7%) akibat kekhawatiran investor terhadap valuasi saham teknologi menjelang musim laporan keuangan. Dari sisi domestik, aksi jual bersih investor asing masih berlanjut menjelang pengumuman hasil peninjauan MSCI terkait risiko penurunan klasifikasi Indonesia ke kategori frontier market pada November 2026.

Point of Interest:

• AS membuka sementara akses impor diesel dari Rusia. Kesepakatan Presiden Trump untuk memperoleh pasokan diesel dari Rusia untuk menekan harga diesel AS menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen. Tujuh senator meminta Trump membatalkan kebijakan tersebut karena dinilai bertentangan dengan pembatasan impor energi Rusia dan tujuan mengurangi pendapatan Moskow untuk membiayai perang Ukraina. Harga minyak sempat terkoreksi pasca pemberitaan terkait pembelian diesel oleh AS dari Rusia, serta pengumuman Trump mengenai gencatan senjata energi antara Rusia-Ukraina yang diklaim akan berlaku segera. Namun, Presiden Ukraina Zelenskyy menyatakan Ukraina akan menghentikan serangan jika Rusia melakukan hal yang sama.

• Korea Utara kembali meluncurkan sejumlah rudal balistik ke arah Laut Timur pada pagi tadi. Kantor kepresidenan Korea Selatan menggelar rapat darurat keamanan nasional untuk mengecam peluncuran rudal berulang tersebut, yang memicu peningkatan kewaspadaan penuh di wilayah perbatasan dan koordinasi intensif dengan militer AS. Uji coba rudal terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Semenanjung Korea.

• Gubernur BI Destry menegaskan BI tetap memiliki otonomi penuh dalam menentukan suku bunga. Gubernur BI menyatakan bahwa meskipun koordinasi dengan pemerintah semakin erat, pemerintah tidak memiliki suara dalam penentuan suku bunga BI. Keputusan terkait suku bunga maupun penggunaan instrumen moneter lainnya tetap sepenuhnya ada di tangan BI dan akan bersifat data-dependent.

• Pemerintah menegaskan komitmen menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal di tengah meningkatnya tekanan terhadap APBN. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya pengelolaan APBN secara terukur, transparan, dan tetap terkendali guna mempertahankan kepercayaan investor. Komitmen tersebut menjadi perhatian pasar di tengah meningkatnya beban subsidi energi dan proyeksi defisit akhir tahun sebesar 2,85% PDB, yang berpotensi memengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah serta pergerakan yield SBN.

• Kementerian ESDM: Harga minyak mentah Indonesia (ICP) September 2026 melonjak menjadi $112,81/barel, atau naik $23,38 dari bulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, risiko gangguan pasokan melalui Selat Hormuz, serta terbatasnya pasokan minyak global. Pemerintah memperkirakan ICP Oktober masih bertahan tinggi pada kisaran $98–103/barel. Perkembangan tersebut meningkatkan risiko tekanan terhadap APBN melalui kenaikan kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, sekaligus berpotensi memengaruhi prospek inflasi, nilai tukar Rupiah, dan yield SBN.

• Bank of America memproyeksikan defisit APBN 2027 mencapai 2,7% PDB, di atas target pemerintah sebesar 2,4%. Untuk 2026, BofA memproyeksikan defisit sebesar 2,9% PDB vs outlook pemerintah sebesar 2,85%. BofA juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi meningkat dari 5,3% pada 2026 menjadi 5,5% pada 2027, dengan Rupiah sekitar 18.000/USD pada akhir 2026 dan 18.200/USD pada akhir 2027. Outlook tersebut mencerminkan masih tingginya dukungan fiskal serta tekanan eksternal dari suku bunga AS dan harga energi, yang perlu dicermati karena defisit lebih lebar berpotensi meningkatkan kebutuhan pembiayaan dan suplai SBN.

• Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengusulkan pajak kekayaan bagi pemilik harta di atas Rp84 miliar. Usulan ini muncul karena rasio pajak Indonesia belum menembus 10% dalam satu dekade terakhir. Dalam laporan sebelumnya, CELIOS menghitung bahwa pajak kekayaan progresif sebesar 1–2% bagi pemilik aset mulai Rp84 miliar berpotensi menambah penerimaan negara hingga Rp142,2 triliun.

• Pemprov DKI Jakarta tetap menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Jakarta dan PAM Jaya setelah IPO, di mana Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa ketentuan tersebut akan dikunci melalui Peraturan Daerah (Perda) agar pengelolaan dan kewenangan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Meski rincian porsi saham PAM Jaya yang dilepas ke publik belum dirilis, dominasi pemda ini mengindikasikan porsi saham beredar (free float) di pasar akan terbatas dan arah kebijakan kedua perusahaan ke depan akan tetap dipengaruhi oleh pertimbangan strategis pemerintah daerah.

Divisi Pengelolaan Investasi
DAPENBI IP